Pendidikan Kewarganegaraan

KEADILAN SOSIAL

DAN

 KONSEP KESEJAHTERAAN NEGARA

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat-Nya sehingga makalah yang berjudul” Keadilan sosial dan konsep kesejahteraan Negara”dapat terwujud sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.  Makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah PPKN.

Atas nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan makalah ini.  Atas segala bantuannya secara moral, material, maupun spritual penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Dalam makalah ini, penulis menyadari kesalahan, kelemahan, bahkan kekurangan.Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar dapat dijadikan acuan dalam penulisan makalah periode berikutnya.

Demikian makalah telah penulis susun, semoga dapat menjadi bahan acuan bagi para pembaca. Atas bantuan dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih. Makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

 

 

Bangkalan , 22  Februari 2012

 

Penulis

 

DAFTAR ISI

 

HALAMAN JUDUL                                                                                             i

KATA PENGANTAR                                                                                           ii

DAFTAR ISI                                                                                                         iii

BAB  I  PENDAHULUAN                                                                                  2

A.Latar Belakang                                                                                       2

B.Rumusan Masalah                                                                                   3

C.Tujuan                                                                                                     3

D.Pembatasan Masalah                                                                              3

BAB  II  PEMBAHASAN                                                                                    3

BAB  III PENUTUP                                                                                             5

A.Kesimpulan                                                                                             3

B.Saran                                                                                                       3

DAFTAR PUSTAKA                                                                                            6 

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Kondisi keadilan sosial dalam struktur masyarakat sangat memprihatinkan karena jurang perbedaan antara kaya dengan miskin sangat lebar. Ini yang bisa mengancam integrasi sosial antara masyarakat, bahkan menimbulkan disintegrasi bangsa bila tidak segera diatasi.

Negara tidak boleh membiarkan rakyat miskin bertarung sendiri untuk mencapai tingkat kesejahteraan tanpa negara melakukan pemberdayaan dan pemihakan kebijakan Tetapi, negara harus mencerdaskan seluruh anak bangsa dan negara harus membantu serta membuat kebijakan yang memihak agar rakyat miskin dapat mengubah nasibnya untuk dapat berkehidupan yang layak. Keadilan sosial tidak dapat ditegakkan tanpa intervensi negara.

Upaya untuk menelusuri pemikiran-pemikiran para tokoh pendiri bangsa kita dalam rangka melacak jejak pemikiran mereka tentang negara kesejahteraan adalah penting menurut pertimbangan penulis, karena upaya semacam ini adalah tanda bahwa kita menghendaki suatu konsep yang bukan dari kekosongan tetapi dari keber-akar-an kita sendiri mengenai pemikiran tersebut. Jika konsep negara kesejahteraan adalah ide universal yang dianggap sebagai ide alternatif mengenai kebijakan negara dalam mengatasi kemiskinan, maka penelusuran mengenai upaya para tokoh bangsa dahulu dalam menjejakkan pemikiran tersebut adalah usaha pengenalan diri kita kembali akan keluhuran nilai-nilai (jika ide negara kesejahteraan kita anggap sebagai nilai (alternatif) yang luhur untuk saat ini) yang kita punya sebenarnya sejak dahulu. Selain itu pula, upaya ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa kita hendak mencari format pemikiran negara kesejahteraan yang khas Indonesia.

Pemikiran-pemikiran para pemimpin kita dahulu mengenai konsep negara yang ideal (negara yang mampu menyejahterakan rakyatnya) itu juga tidak lepas dari proses perdebatan yang panjang dan melelahkan, bahkan menuntut pengorbanan jiwa mereka sendiri.

Ekonomi kerakyatan merupakan istilah yang relatif baru,yang di populerkan untuk menggantikan istilah ekonomi rakyat yang konotasinya di anggap berlawanan dengan ekonomi konglomerat.Ekonomi rakyat di anggap pula diskriminatif karena di desain untuk secara terang terangan memihak pada salah satu sector dan strata ekonomki tertentu,yaitu ekonomi rakyat. Munculnya konsep tersebut merupakan reaksi atas praktik praktik pelaku ekonomi yang tidak adil bagi sebagian besar rakyat Indonesia dalam menikmati hasil hasil pembangunan.

 

B.Rumusan Masalah

  1. Bagaimana upaya menanamkan sikap untuk selalu menegakkan keadilan?
  2. Bagaimana Negara menerapkan konsep kesejahteraannya?
  3. Apakah ekonomi kerakyatan dapat mempengaruhi kesejahteraan Negara?

C.Tujuan

  1. Untuk mengetahui upaya menanamkan sikap untuk selalu menegakkan keadilan.
  2. Untuk mempelajari negara yang menerapkan konsep kesejahteraannya.
  3. Untuk menganalisis ekonomi kerakyatan dapat mempengaruhi kesehteraan Negara.

D.Pembatasan  Masalah

  1. Keadilan sosial yang ada di Indonesia
  2. Konsep kesejahteraan Negara Indonesia
  3. Ekonomi Kerakyatan  Indonesia yang berlaku

BAB II

PEMBAHASAN

Keadilan sosial adalah suatu tindakan manusia yang dilandasi oleh kebenaran dan kebenaran itu di perjuangkan oleh manusia tersebut.

Dapat disimpulkan keadilan adalah sebagai titik tengah kebenaran yang dilandasi oleh nilai kebaikan

Makna Keadilan itu sendiri adalah bahwa Keadilan itu memberikan kebenaran, ketegasan dan suatu jalan tengah dari berbagai persoalan juga tidak memihak kepada siapapun. Dan bagi yang berbuat adil merupakan orang yang bijaksana.

Berbagai macam keadilan       :

  1. Keadilan Legal atau Moral

Ialah keadilan itu berasal dari dalam jiwa manusia itu sendiri.

  1. Keadilan Distributif

Keadilan dapat terlaksana jika adanya suatu bukti yang membenarkan.

  1. Keadilan Komunikatif

Keadilan yang bertujuan untuk menjaga komunikasi, dan ketertiban agar terciptanya kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat.

Macam-Macam Keadilan        :

a)      Menurut Aristoteles

Keadilan Distributif

Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya.

Contoh : Gaji karyawan yang sesuai dengan produktivitasnya

v  Keadilan Komutatif

Perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah dibuatnya

Contoh : Kasih sayang orang tua terhadap anaknya.

v  Keadilan Kodrat Alam

Keadilan yang bersumber dari hukum alam.

Contoh : Karma

v  Keadilan Konvensional

Keadilan yang didekritkan melalui suatu kekuasaan khusus.

Contoh : setiap warga Negara wajib menaati perturan yang telah diwajibkan.

b)      Menurut Prof. Dr. Drs. Notonegoro, S.H,

Mengemukakan keempat keadilan oleh Aristoteles tetapi beliau menambahkan dengan :

v  Keadilan Legalitas atau Keadilan Hukum

Contoh : hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan UU

c)      Menurut Plato

v  Keadilan Moral

Dikatakan adil apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban

v  Keadilan Prosedural

Dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

v  Menurut Thomas Hobbes

Suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan perjanjian yang berlaku.

Prinsip-Prinsip Keadilan Sosial dalam Pembangunan

a)      Menghormati hak-hak orang lain.

b)      Berbuat atau bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku

c)      Memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang yang berbeda dalam persoalan yang sama.

d)     Mampu menunjukkan dan meluruskan kekeliruan.

e)      Mampu melihat yang benar sebagai kebenaran yang sesungguhnya dengan saling terbuka tanpa ditutup-tutupi.

Upaya Menanamkan Sikap untuk Selalu Menegakkan Keadilan

a)      Meyakini bahwa menegakkan keadilan merupakan perintah Tuhan YME yang harys dilaksanakan oleh setiap manusia.

b)      Menegakkan keadilan merupakan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Pancasila.

c)      Menumbuhkan tekad bahwa ketidakadilan harus dihapuskan karena hanya akan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.

Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan

Keterbukaan dan Keadilan dilaksanakan agar tercipta kekuatan bersama antar warga Negara dengan penyelenggara guna mencapai tujuan

Keterbukaan akan menghindari kesalahpahaman dan perselisihan sehingga akan memperkokoh persatuan antar komponen tsb.

v  Makna Keterbukaan

a)      Keterbukaan : Keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas.

b)      Sikap terbuka : Sikap untuk bersedia menerima pengetahuan atau informasi dan sikap bersedia untuk memberitahukan kepada yang lain.

v  Manfaat Keterbukaan

a)      Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan atau dalam pembangunan.

b)      Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol social terhadap pemerintah terhadap setiap kebijaksanaan pemerintah sehingga terhindar dari KKN dalam pemerintahan.

v  Dampak Adanya Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

a)      Masyarakat akan tahu apa yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah.

b)      Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan yang dilakukan pemerintah,baik material maupun tenaga.

c)      Terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, untuk mendukung pembangunan nasional.

 Keadilan Dalam Bingkai Sosialisme Kerakyatan menurut Sutan Sjahrir

Dalam menelusuri pemikiran-pemikiran Sjahrir yang mengindikasikan adanya konsep negara kesejahteraan, menurut pertimbangan penulis, adalah penting bagi kita untuk mengetahui lebih dahulu pemikirannya yang paling mendasar. Pemikiran yang paling mendasar ini biasanya berupa suatu pandangan hidup yang universal mengenai bagaimana realitas (hidup) itu seharusnya terbangun dan bagaimana mewujudkannya? Sjahrir menemukan jawabannya di dalam suatu ideologi besar, yakni sosialisme. Ia berpendapat bahwa sosialisme-lah yang dapat menampung pertanyaan-pertanyaan tadi. Namun sosialisme yang ia maksud bukanlah sosialisme utopis a la Robert Owen atau pun sosialisme-komunisme a la Marxisme-Leninisme atau Stalinisme apalagi a la Nasional-Sosialisme Hitler. Tetapi sosialisme-nya adalah sosialisme yang khas dan cocok dengan bangsa Indonesia, yakni “sosialisme kerakyatan”. Dalam bingkai pemikiran sosialisme kerakyatan inilah kemudian Sjahrir menguraikan pemikiran-pemikiran politik, sosial, ekonominya yang kemudian dapat penulis indikasikan sebagai benih-benih pemikiran negara kesejahteraan.

Dari Sosialisme Kerakyatan Menuju Kesejahteraan Rakyat

Sosialisme kerakyatan ini kemudian seringkali didengungkan Sjahrir dalam gagasan-gagasan perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia sendiri mengatakan bahwa memimpin negara, memimpin pembangunan, memimpin ekonomi dengan dan dalam semangat sosialisme kerakyatan.

Pandangan tentang Sosialisme Kerakyatan ini juga ditetapkan ketika ia menjadi Perdana Menteri Indonesia pada tanggal 17 November 1945 dan program kabinet yang dibuatnya pun mempunyai tekanan yang sangat besar terhadap kerakyatan, yakni pada poin pertama dan kedua.

  1. Menyempurnakan susunan pemerintah daerah berdasarkan kedaulatan rakyat.
  2. Mencapai koordinasi segala tenaga rakyat di dalam usaha menegakkan negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan.
  3. Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat, di antaranya dengan jalan pembagian makanan
  4. berusaha mempercepat keberesan tentang keuangan Republik Indonesia

Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan (liberty), asas kesetaraan hak (equality) maupun asas persahabatan (fraternity) atau kebersamaan (mutuality). Asas persahabatan atau kebersarnaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong.

Tema kesejahteraan rakyat yang selalu mengemuka dalam perdebatan publik lebih banyak retorika politik, yang berangkat dari interpretasi sepihak, baik di kalangan pejabat pemerintah maupun politisi di parlemen. Dalam konteks ini, perlu menyimak ulang ide negara kesejahteraan dengan merujuk pemikir-pemikir klasik antara lain Asa Griggs, The Welfare state in Historical Perspective (1961); Friedrich Hayek, The Meaning of the Welfare state (1959); dan Richard Titmuss, Essays on the Welfare state (1958).

Buku Titmuss ini bisa dibilang karya magnum-opus yang secara mendalam mengupas ide negara kesejahteraan sebagai berikut: “a welfare state is a state in which organized power is deliberately used through politics and administration in an effort to modify the play of market forces to achieve social prosperity and economic well-being of the people”.

Pemikiran tersebut dapat disarikan menjadi tiga hal esensial. Pertama, negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup paling pokok. Kedua, negara harus memberi perlindungan sosial jika individu dan keluarga ada dalam situasi rawan/rentan sehingga mereka dapat menghadapi social contigencies, seperti sakit, usia lanjut, menganggur, dan miskin yang potensial mengarah ke atau berdampak pada krisis sosial. Ketiga, semua warga negara, tanpa membedakan status dan kelas sosial, harus dijamin untuk bisa memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi (bagi anak balita), sanitasi, dan air bersih.

Merujuk tiga gagasan itu, jika dikaitkan dengan masa kini adalah pergeseran pada sistem pemerintahan demokratis dan terlembaga, institusionalisasi politik dan lembaga-lembaga pemerintahan yang menjadi ciri negara demokrasi modern harus dan terus berproses menuju konsolidasi. Arah dan perkembangan peran negara telah terjadi sebagai akibat proses modernisasi dan demokratisasi sistem pemerintahan negara. Faham negara mengalami perkembangan dari Political state menjadi Legal state dan akhirnya Welfare state. Ketiga faham tersebut semuanya memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki negara sebagai penentu kehendak terhadap aktifitas rakyat yang dikuasainya. Negara “Welfare state” muncul sebagai jawaban atas ketimpangan sosial yang terjadi dalam sistem ekonomi liberal. Pada faham Negara Kesejahteraan sudah dikenal adanya pembagian (distribution) dan pemisahan (separation) kekuasaan. Negara memiliki freies ermessen, yaitu kebebasan untuk turut serta dalam seluruh kegiatan sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umum (bestuurszorg).

Fungsi-fungsi Negara  :

  1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat

Negara yang sukses dan maju adalah Negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

  1. Melaksanakan Ketertiban

Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damami diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.

  1. Pertahanan dan keamanan

Negara harus bisa member rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman dari dalam maupun dari luar.

  1. Menegakkan keadilan

Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

Dalam bidang ekonomi, ada 4 fungsi negara, yaitu sebagai penjamin (provider) kesejahteraan rakyat, negara sebagai pengatur (regulator), negara sebagai pengusaha (entrepreneur) atau menjalankan sector-sektor tertentu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan negara sebagai wasit (umpire) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai sektor ekonomi termasuk perusahaan negara (state corporation). Fungsi negara seperti yang dikatakan oleh W. Friedmenn tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya dalam faham negara kesejahteraan negara boleh campur tangan dalam bidang perekonomian. Berbeda dengan negara kesejahteraan, negara penjaga malam berpendirian bahwa pemerintah sebaiknya tidak ikut campur dalam bidang perekonomian. Doktrinnya Laissez Faire (Leave it -economic system- alone), yakni ajaran yang menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat dapat meningkat bila pemerintah tidak ikut campur mengurusi perekonomian. Semboyannya adalah “Pemerintah yang terbaik adalah pemerintah yang tidak mencampuri urusan perekonomian” (The least government is the best government). Ideologi utama negara penjaga malam adalah unsure kapitalisme.

Secara historis konstitusional melalui penelaahan terhadap semua UUD yang pernah dimiliki Indonesia dapat dibuktikan bahwa negara hukum Indonesia menganut faham negara kesejahteraan. Adanya demokrasi ekonomi yang menjadi ciri khas dari negara kesejahteraan tercermin juga pada Penjelasan UUD 1945 Pasal 33.

Potret Kesejahteraan di Indonesia

Korupsi yang selama ini telah memiskinkan masyarakat jelas menjadi penghambat dalam mencapai kesejahteraan. Perbuatan itu pun telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi.

Transparency International memberikan laporan, terkait dengan penyuapan pejabat publik, suap dalam pengadaan sarana publik, penggelapan dana publik, serta kekuatan dan efektivitas upaya sektor publik dan anti-korupsi di negara-negara seluruh dunia. Indonesia menempati urutan ke-100 dari 182 negara terkorup di dunia dengan skor 3.

Kemudian data yang disampaikan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hong Kong pada tahun 2011, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di antara 16 negara yang dikajinya di Asia Pasifik. Dalam survei tersebut, Indonesia mencetak skor 9,07 dari nilai 10. Angka ini naik dari 7,69 poin tahun lalu.

Belum lama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan hasil survei pada September 2011 tentang jumlah rakyat miskn di Indonesia. BPS mengklaim bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen), turun 0,13 juta orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen).

Hal ini juga bertentangan dengan pernyataan Pemerintah yang mengklaim bahwa pengurangan kemiskinan mencapai 31,02 juta jiwa. Padahal, data penerimaan beras rakyat miskin pada 2010 mencapai 70 juta jiwa dan penerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas) mencapai 76,4 juta jiwa.

Negara Kesejahteraan Tanpa Instrumen

Sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, pembangunan nasional harus berdasarkan semangat kebersamaan dan atas kekeluargaan, bahwa ‘perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan’.

Sri Edi Swasono mengungkapkan, pembangunan nasional seharusnya sebagai proses pemberdayaan terhadap rakyat miskin, karena pembangunan membentuk polarisasi ekonomi, kemudian mentransformasi diri menjadi proses polarisasi sosial, sehingga peran pemerintah untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi mutlak diperlukan agar yang miskin tidak bertambah miskin.

Tetapi, masalah yang muncul kemudian adalah proses penyusunan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang diamanahkan Pasal 33 UUD 1945 yang tidak mempunyai instrumen/pelaksana karena setelah amandemen UUD 1945, GBHN dihapus.

Aidul Fitriciada, seorang pakar Hukum Tata Negara, mengungkapkan bahwa setelah adanya penambahan pada ayat (4), dicantumkannya ‘efisiensi berkeadilan’ sebenarnya merupakan dua konsep yang bertolak belakang. Konsep ‘efisiensi’ dalam konteks neo-liberalisme mengandung implikasi, diantaranya bagi kebijakan privatisasi bagi perusahaan negara dan sebagai upaya untuk menghentikan segala bentuk intervensi negara dalam perekonomian.

Ketiadaan GBHN menunjukkan bahwa negara tidak dapat melakukan perencanaan pembangunan ekonomi. Intervensi negara diperlukan agar pembangunan yang terjadi sekarang tidak lagi dibangun melalui mesin-mesin globalisasi dengan kepentingan pemilik modal (private sector) yang kemudian mengantagoniskan masyarakat sipil dan menyebabkan krisis.

DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk membuat instrumen dalam menerapkan Pasal 33 UUD 1945 (GBHN) bersama-sama dengan pemerintah. Itu pun jika kita tidak menjual mimpi dan harapan akan kesejahteraan kepada perusahaan transnasional. Itu pun jika mimpi tentang kesejahteraan para pendiri bangsa dan 220 juta rakyat Indonesia memang layak untuk diperjuangkan.

EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI SISTEM EKONOMI

Dalam ekonomi kerakyatan , didalamnya mengandung unsur demokrasi serta kemakmuran rakyat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang atau seseorang. Dengan berpedoman dengan penggunaan istilah kerakyatan dalam sila ke-4 dalam Pancasila.

Berdasarkan hal  itu,makna ekonomi kerakyatan mempunyai unsur2 sebagai berikut:

  1. Dasar demokrasi ekonomi  di mana produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua,dibawah pemilikan anggota masyarakat,
  2. Kemakmuran masyarakat yang utama,bukan kemakmuran sekelompok orang.
  3. Perekonomian harus disusun sebagi uasha bersama atas asas kekeluargaan.
  4. Cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara.
  5. Bumi ,air,dan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi Indonesia harus dikuasai oleh Negara dan digunaka untuk sevesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

 

System ekonomi Indonesia adalah system ekonomi kerakyatan tang mampu mewujudkan demokrasi dalam tatanan ekonomi nasional. System nilai atau ideology suatu bangsa akan menentuikan system ekonomi melalui bekerjanya lembaga-lembaga ekonomi yang dibentuk oleh masyarakat. Oleh karenanya, system ekonomi kerakyatan harus diperkuat dengan keberpihakan pemerintah dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Dengan ekonomi rakyat yang tangguh,ketahanan nasional di bidang ekonomi bisa diwujudkan

 

EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI STANDAR ETIKA BISNIS INDONESIA

Ekonomi kerakyatan sebagai standar etika bisnis untuk system perkonomian di Indonesia mengandung beberapa prinsip,yaitu:

  1. Perhatian utama pada yang lemah,bukan yang kuat.
  2. Aktivitas perekonomian yang bermoral (menurut standar etika bisnis yang berlaku umum)
  3. System perekonomian yang demokratis (dari,oleh dan untuk semua masyarakat)
  4. Pencapaian keadilan dalam peran dan hasil usaha perekonomian.

 

Ekonomi kerakyatan mempunyai prinsip demokratis yang mengisyaratkan bahwa seluruh lapisan masyarakat harus memiliki tingkat perekonomian yang baik.

 

PROSPEK DAN TANTANGAN PEREKONOMIAN RAKYAT

Dengan diterapkannya pemerataan sebagai ideologi pertama,dalam proyeksi masa depan perekonomian Indonesia,perhatian seharusnya lebih diarahkan pada prospek perekonomian rakyat,bukan hanya pada prospek pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh sekelompok kecil pengusaha

Tantangan perekonomian terletak pada upaya untuk memberdayakan ekonomi rakyat,khususnya koperasi dan UKM (usaha kecil mengengah),dimaksudkan agar mereka mampu berkembang menjadi usaha yang tangguh/mandiri dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

 

PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

 

      adalah peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Denhgan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

BAB III

PENUTUP

A.Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah sebagai titik tengah kebenaran yang dilandasi oleh nilai kebaikan serta penerapan konsep kesejateraan yang tepat dan benar akan dapat mewujudkan suatu masyarakat dan Negara yang sejahtera dan adil.Suatu Negara apabila bisa mencapai konsep kesejahteraannya,di mana isi dari wadah nya itu sendiri harus bersikap jujur dan adil dalam segala hal apa pun karena Negara yang sebagai wadahnya tidak akan mencapai tujuan nya apabila dari isi wadah tersebut tidak bisa mengkontrol bahkan menerapkan dengan baik sikap yang harus di ambilnya.

Kendala untuk mewujudkan wadah yang baik dan bagus tergantung dari perangkat isinya sendiri,apabila sistem yang berlaku di negaranya sudah bagus namun sangat sulit sekali untuk menciptakan tujuan tersebut itu semua tergantung dari human nya itu sendiri sehingga harus ada kerja sama antara sistem dengan orang nya.Apabila kerja sama tersebut sulit untuk di bentuk maka Negara tersebut juga sulit mencapai tujuan nya seperti hal nya yang terjadi di Negara Indonesia sekarang ini.Namun meskipun demikian pemerintah tidak akan menyerah dan lelah untuk menciptakan kerja sama yang seimbang tersebut.

Seperti halnya yang sudah berlaku sistem ekonomi kerakyatan,dimana hal tersebut merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mencapai kerja sama yang baik antara wadah dan isi nya di Negara Indonesia. Dengan adanya sistem ini, maka dalam bidang ekonomi akan sangat mendukung untuk mencapai kata adil di Indonesia karena Masyarakatnya akan mengaplikasikan sikap adil dalam kehidupan nya sebagai makhluk social sehingga akan tercapai nya juga kata kesejahteraan.

B.Saran

Negara harus  lebih tegas dalam mengambil suatu keputusan hukum terutama yang menyangkut keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.Terutama aparat penegak keadilan dan kesejahteraan harus di tingkatkan kualitasnya sehingga dapat sesuai dengan landasan hukum dan ideologi yang di terapkan di Indonesia

Perlu adanya kerja sama yang baik antara sistem dan aparat nya itu sendiri karena apabila kurang adanya kerja sama itu maka sistem yang baik dan bagus tidak akan berguna sama sekali di negaranya sehingga akan di katakan sistemnya mati.Apabila dudah demikian,maka sulit untuk mencapai Negara yang adil dan sejahtera dimana hal itu merupakan tujuan bersama di suatu Negara khususnya Indosia.

Perlu adanya niat dan sikap yang jujur dari masing masing masyarakat yang tinggal di Negara tersebut agar tercipta perilaku yang jujur sehingga akan mencapai keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dan kesejahteraan merupakan satu paket tujuan suatu Negara yang tidak akan di pisahkan oleh apa pun yang ada di dunia ini.Apabila niat saja,belum bisa di terapkan kepada masing masing orang maka akan sulit untuk melakukan lamgkah yang selanjutnya untuk memcapai keadilan serta kesejahteraan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2243739-makna-keterbukaan-dan-keadilan-dalam/#ixzz1rEExIBv6

Amich Alhumami, Retorika Negara Kesejahteraan, Harian Kompas.

Mahfud Marbun, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987.

RMAB Kusuma, Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial, Jurnal Konstitusi, Vol.3, Februari 2006, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

Wofgang Friedman, The State and The Rule of Law ini a Mixed Economy, Stevens and Sons, London, 1971.
Adamson, D. G. (2009). Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Skandinavia. Dipetik

Maret 11, 2011, dari

http://www.map.ugm.ac.id/index.php/analisis?showall=1

Amanatun, D. (2008, April 30). Membumikan Negara Kesejahteraan. Diakses Maret 11,

2011, dari

http://www.nasyiah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=54

Suharto, E. WELFARE STATE DAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. Diakses

Maret 11, 2011, dari

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: