Ekonomi Publik

KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM

DAN SESUDAH REFORMASI PERPAJAKAN 2008 DAN

IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA

KPP PRATAMA KOTA SEMARANG DI LINGKUNGAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

JAWA TENGAH

 

  1. LANDASAN TEORI

 

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraperestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Banyak para ahli yang memberikan pengertian terhadap pajak, antara lain :

  • Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”. Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.
  • Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku “The Over Heidsmiddelen Van Indonesia”. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
  • Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku “De Economische Betekenis Belastingen”. Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapaat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
  • Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya “Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong”menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut ole pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

¨    Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

¨    Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

¨      Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

¨      Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pengeluarannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

¨      Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

 

 

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (1994) guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Pajajaran, Bandung, seperti dikutip oleh Safri Nurmantu, yaitu: ”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu: (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.”

 

Fungsi Pajak

Fungsi pajak seperti dikemukakan Ilyas dan Burton (2004), yaitu:

1) Fungsi budgetair; disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran negara.

 

2) Fungsi regulerend; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.

 

3) Fungsi demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (complaint);

 

4) Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

 

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni Tax Policy, Tax Law dan Tax Administration. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas Negara. Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2004) yakni:

1) Official Assesment System yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

 

2) Semi Self Assessment System yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.

 

3) Self Assessment System yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

 

4) Witholding System suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak terutang.

  1. RUMUSAN MASALAH

 

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tugas mulia

administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun

penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Sebagaimana tabel di bawah ini:

 

Tabel 1.1

Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2006 s/d 2010

  NO Tahun

Anggaran

Jumlah (Dalam Trilliun)

Prosentase Pajak

APBN (%)

APBN

PAJAK

1

2010

949,66

742,74

78 %

2

2009

985,73

725,84

74 %

3

2008

781,35

591,98

76 %

4

2007

723,06

509,46

70 %

5

2006

723,06

416,31

67 %

 

Sumber : Departemen Keuangan RI (www.depkeu.go.id)

 

 

Dari angka-angka tersebut diatas terlihat bahwa peran pajak terhadap APBN sejak tahun anggaran 2006 s/d 2010 rata-rata diatas 50% bahkan pada tahun 2010 mencapai 78%. Kondisi tersebut diatas mengakibatkan beban tugas yang diemban oleh aparat perpajakan akan semakin berat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro ( dalam Jamin, 2001) yang menyatakan bahwa tugas yang penting adalah upaya membangkitkan kesadaran pajak ( tax

consciousness ) untuk menjadi Wajib Pajak patuh.

 

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan “tax reform”, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

 

Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1983 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1983, 1994, 1997 dan 2000 ternyata belum mengubah struktur organisasi yang lebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi. Revisi pertama dan kedua, secara substansial, tidak terlalu banyak yang berubah. Fokus perubahan lebih pada upaya meningkatkan kepastian hukum dengan cara mengangkat peraturan pelaksanaan umumnya dalam bentuk keputusan menteri keuangan atau surat edaran dirjen pajak menjadi materi undang-undang. Perubahan lain menyangkut harmonisasi pasal-pasal dalam UU Perpajakan, yaitu memindahkan pasal dari satu UU ke UU yang lain. Reformasi Perpajakan 2008 merupakan salah satu Reformasi perpajakan jilid pertama yaitu reformasi bidang peraturan perpajakan. Hasilnya berupa diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan melalui

proses panjang dan melibatkan stake holder termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak.

Penurunan tarif, penekanan cost of compliance, law enforcement yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesataraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam tax reform UU PPh. Reformasi ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008.

 

Secara garis besar, reformasi di bidang perpajakan bertujuan untuk (1) optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, meliputi perluasan tax base dan stimulus fiskal; (2) meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanan prima dan penegakan hukum secara konsisten; (3) efisiensi administrasi berupa penerapan sistem dan administrasi andal dan pemanfaatan teknologi tepat guna; (4) terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, serta pelaksanaan good governance (Abimanyu, 2009).

 

Penghapusan sanksi administrasi bunga bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan ketidakbenaran pelaporan PPh tahun pajak 2007 ke bawah, paling lambat dilakukan akhir tahun 2008, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam UU KUP baru. Program ini disebut sunset policy yang diatur dalam pasal 37 A UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP. Sunset policy juga diberikan kepada WP OP yang secara sukarela mendaftarkan diri ber-NPWP bila melaporkan kekurangan pajak untuk tahun pajak sebelum ber-NPWP. Aturan perbedaan tarif withholding tax PPh Pasal 21/23 antara subyek pajak ber-NPWP dan tidak ber-NPWP yang diatur dalam UU PPh baru dan mulai berlaku pada tahun pajak 2009 ikut andil mendorong masyarakat berbondong-bondong ber- NPWP.

 

Dalam program reformasi perpajakan 2008 terdapat konsep modernisasi administrasi perpajakan yaitu adanya layanan yang prima dan pengawasan yang intensif dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance. Untuk mensukseskan pelayanan prima tersebut DJP telah menyiapkan pelayanan ekstra pada setiap KPP Modern. Perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak yaitu struktur berdasarkan jenis pajak menjadi struktur berdasarkan fungsi,

perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan Account Representative (AR) dan complient center untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya perkembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi

Perpajakn Terpadu (SPAT) yang di kendalikan oleh case management system serta berbagai pelayanan dengan basis e-system seperti e-SPT, e-Filling, e- Payment, Taxpayer account, e-Registration, dan e-counceling yang diharapkan meningkatkan mekanisme pengontrolan yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk mengontrol perilaku para pegawai pajak (ortax, 2009). Untuk mengimplementasikan konsep perpajakan modern melalui KPP modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

 

Setelah adanya reformasi perpajakan Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan Wajib Pajak, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dengan demikian Wajib Pajak cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya. Pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atap (one stop service) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB dilakukan di KPP Pratama. Dengan model KPP Modern seperti diuraikan di atas diharapkan DJP dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam masalah perpajakan. Untuk mensukseskan pelayanan prima tersebut DJP telah menyiapkan pelayanan yang baik pada setiap KPP Pratama sehingga perbaikan infrastruktur menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang baik yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka ketentuan Peraturan Perudang-undangan Perpajakan harus dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh wajib pajak, pemotong/pemungut pajak, dan pegawai pajak/fiskus. Selain itu pemerintah juga memberikan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan yang bertujuan untuk memberikan stimulus agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

 

Berbagai kebijakan yang diambil selain merevisi Undang-undang antara lain dengan perbaikan sistem pelayanan yang ada pada struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak melalui pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Madya (selanjutnya disebut dengan KPP Pratama/Madya) pada tahun 2007-2008. Perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang baik yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Secara khusus peneliti melakukan penelitian pada seluruh KPP Pratama di kota Semarang karena pada KPP Pratama pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atap (one stop service) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB dilakukan di KPP Pratama.

 

  1. ANALISIS

 

peran pajak terhadap APBN sejak tahun anggaran 2006 s/d 2010 rata-rata diatas 50% bahkan pada tahun 2010 mencapai 78%. Kondisi tersebut diatas mengakibatkan beban tugas yang diemban oleh aparat perpajakan akan semakin berat. Tugas yang penting adalah upaya membangkitkan kesadaran pajak ( tax consciousness ) untuk menjadi Wajib Pajak patuh.

 

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mungkin dengan melakukan “tax reform”, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

 

sistem administrasi perpajakan yang modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya perkembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakn Terpadu (SPAT) yang di kendalikan oleh case management system serta berbagai pelayanan dengan basis e-system seperti e-SPT, e-Filling, e- Payment, Taxpayer account, e-Registration, dan e-counceling yang diharapkan meningkatkan mekanisme pengontrolan yang lebih efektif. Untuk mengimplementasikan konsep perpajakan modern melalui KPP modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

 

  1. KESIMPULAN

 

Pajak ini mengikuti fenomena kehidupan sosial ekonomi masyarakat”. Di setiap perubahan kehidupan sosial perekonomian masyarakat maka sudah sepantasnyalah bahwa pajak harus mengadakan reformasi. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek

perpajakan. Reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain.

 

Dengan demikian, diharapkan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan (equality), kesederhanaan (simplicity), dan keadilan (fairness) dapat tercapai, sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro.

 

Pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang  (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Di tahun 2010 ini ternyata permasalahan pajak di Indonesia tidak henti-hentinya muncul. Padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menggelapkan dan terlibat dalam kasus pajak. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi negara, padahal dengan kita membayar pajak, dapat menutupi  pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

http://eprints.undip.ac.id/27891/1/SKRIPSI_FULL_TEXT_1_(r).pdf

www.depkeu.go.id

Waluyo.2005. Perpajakan Indonesia. Selemba empat. Jakarta.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: